+Kondom+(GRATIS)+Nasional+1-7+Des+2013.jpg)
Kementerian Kesehatan di bawah kepemimpinan Nafsiah Mboi, berencana menggelar Pekan Kondom Nasional sebagai rangkaian peringatan Hari AIDS se-Dunia di Indonesia.
Rencananya, Komisi Penganggulangan AIDS Nasional (KAPN) akan menjadi pelaksana Pekan Kondom Nasional sejak 1-7 Desember 2013. Salah satu kegiatan dalam acara ini adalah pembagian kondom gratis kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.
Hal tersebut membuat sejumlah tokoh di negeri ini menentang kegiatan yang direncanakan Kemenkes dan KAPN itu. Siapa saja para tokoh yang menentang Pekan (Bagi-bagi) Kondom (GRATIS) Nasional 1-7 Des 2013 itu? Berikut enam tokoh yang tidak setuju dengan pembagian kondom gratis kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat itu.
1. Ketua MUI, KH Amidhan
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan mengatakan pihaknya tidak setuju dengan pelaksanaan Pekan Kondom Nasional. Acara ini dinilai malah memberi efek buruk bagi remaja.
"MUI tidak setuju dengan adanya penyelenggaraan Pekan Kondom Nasional itu," ujar Amidhan di Jakarta, Senin.
Penyelenggaraan acara tersebut, kata Amidhan, adalah kepentingan industri kondom bukan untuk menyampaikan kegunaan kondom sebagai alat kontrasepsi.
"Hal itu bisa disalahgunakan, dikhawatirkan terjadinya seks bebas pada remaja," jelas dia.
Dia juga mengatakan kegiatan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan industri kondom. Seharusnya, lanjutnya, kegiatan yang diselenggarakan edukasi reproduksi dan pendidikan seks bagi masyarakat bukan kampanye penggunaan kondom.
2. Ketua FPI DKI Jakarta, Habib Salim Alatas (Habib Selon)
Ketua FPI DKI Jakarta, Habib Salim Alatas alias Habib Selon, mengatakan FPI akan mengambil sikap tegas terhadap kegiatan pembagian kondom kepada palajar, mahasiswa dan masyarakat umum di 12 kota besar yang digagas Kemenkes, dalam memperingati HIV sedunia.
Menurut Habib Selon, pembagian kondom melangar norma-norma agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan tersebut juga dinilai tidak peka terhadap aspirasi umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia, serta mengabaikan local wisdom.
"Mereka tidak mengerti pencegahan virus HIV dengan benar. Selain itu, dengan kebijakan ini Menkes melegalkan perzinahan dan mendukung pelajar, mahasiswa, dan masyarakat melakukan seks bebas. Sekaligus, sedang berupaya meliberalkan budaya bangsa," paparnya.
Oleh karenanya, dia meminta Menkes menghentikan kegiatan ini dan mengganti dengan acara yang tidak melanggar norma agama dan kearifan lokal.
"Kami juga mengajak seluruh elemen bangsa terutama kaum muslimin melawan dengan cara men-sweeping siapa saja yang membagikan kondom," tegasnya.
"Jika tetap melaksanakan program ini, maka kami akan lawan untuk membersihkan kemasksiatan dari NKRI," pungkasnya.
3. Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid
Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, menilai, mencegah HIV tak harus lewat kondom. Hal ini justru, berdampak pada masyarakat yang tak mengenal seks menjadi melakukan seks bebas.
"Kalau mau, bukan kondominasi, tapi diobati orang yang berpenyakit HIV/AIDS, diberikan pelatihan menyehatkan diri. Bukan orang yang tidak kena HIV/AIDS diberikan, nanti malah mereka lakukan seks bebas itu kan bisa jadi awalannya. Sebenarnya kondom belum tentu bisa mencegah HIV/AIDS, ada cara lain," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12).
Dia pun menyayangkan jika hal ini dilakukan oleh Kemenkes. Bahkan ia menilai, kebijakan ini sangat tidak bijak.
"Kata kuncinya, sangat disesalkan Menkes menyederhanakan itu dengan menghadirkan kebijakan yang tidak bijak, yang dilaporkan ke kita yang bagikan kondom bukan yang ke komunitas terjangkit HIV/Aids," terang dia.
4. Mantan Ketua MK, Mahfud MD
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD setuju jika kesehatan setiap orang dijaga. Namun, dirinya tidak setuju bilamana penggunaan kondom harus dikampanyekan.
"Saya juga kurang setuju, oke kesehatan dijaga. Tapi kalau hal seperti itu kampanye, itu kan harusnya diam-diam saja. Nggak usah dikampanyekan," kata Mahfud kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan, kampanye kondom tidaklah etis jika secara terang-terangan.
"Ini kebijakan yang kurang bijak menurut saya," tegas Mahfud.
"Ya lakukan seperti itu, nggak usah rame. Orang juga tahu itu berbahaya," tutupnya.
5. Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa Amaliah
Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa Amaliah mengecam Pekan Kondom Nasional yang digagas Kementerian Kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran HIV-AIDS.
"Pilihan strategi kampanye pencegahan HIV-AIDS dengan cara tersebut kurang tepat," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut di Jakarta, Senin.
Penggunaan istilah Pekan Kondom Nasional saja sudah menjelaskan keinginan pemerintah untuk menyosialisasikan penggunaan kondom dalam hubungan seksual.
Kampanye penggunaan kondom dimaksudkan untuk mencegah merebaknya penyebaran HIV-AIDS dari mereka yang berperilaku seksual beresiko atau dari penderita HIV-AIDS.
Namun ketika strategi kampanye ini menggunakan bus yang berjalan di area publik bahkan masuk ke area publik umum, sangat disayangkan.
"Cobalah dikaji secara jernih oleh Kemenkes, pilihan gambar dari bus kampanye ini menempatkan perempuan dengan tampilan yang sensual. Tampilan ini bisa masuk ranah melecehkan perempuan," katanya.
Ditambah lagi dengan program membagi-bagikan kondom secara gratis, bahkan masuk ke lingkungan pendidikan atau kampus.
6. PBNU, Muhammad Sulton Fatoni
Nahdlatul Ulama mengkritik acara Pekan Kondom Nasional yang digelar Kementerian dan Kesehatan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) serta salah satu produsen kondom. Kritik itu datang karena dalam acara tersebut ada pembagian kondom gratis dari produsen kondom kepada masyarakat.
"Sosialisasi kondom dengan dalih menyelamatkan masyarakat dari HIV & AIDS, juga membenci rokok dengan dalih menjaga kesehatan masyarakat, itu terdengar indah, namun sesungguhnya manipulatif dan tendensius," kata Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Sulton Fatoni, Minggu (1/12).
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar umat Islam tidak ambil bagian dalam acara itu. Sulton mengakui memang kampanye tersebut terlihat positif tetapi tetap saja kontroversial.
"Kegiatan itu jelas bertentangan dengan ajaran agama," tegas Sulton.
Rencananya, Komisi Penganggulangan AIDS Nasional (KAPN) akan menjadi pelaksana Pekan Kondom Nasional sejak 1-7 Desember 2013. Salah satu kegiatan dalam acara ini adalah pembagian kondom gratis kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.
Hal tersebut membuat sejumlah tokoh di negeri ini menentang kegiatan yang direncanakan Kemenkes dan KAPN itu. Siapa saja para tokoh yang menentang Pekan (Bagi-bagi) Kondom (GRATIS) Nasional 1-7 Des 2013 itu? Berikut enam tokoh yang tidak setuju dengan pembagian kondom gratis kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat itu.
1. Ketua MUI, KH Amidhan
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan mengatakan pihaknya tidak setuju dengan pelaksanaan Pekan Kondom Nasional. Acara ini dinilai malah memberi efek buruk bagi remaja.
"MUI tidak setuju dengan adanya penyelenggaraan Pekan Kondom Nasional itu," ujar Amidhan di Jakarta, Senin.
Penyelenggaraan acara tersebut, kata Amidhan, adalah kepentingan industri kondom bukan untuk menyampaikan kegunaan kondom sebagai alat kontrasepsi.
"Hal itu bisa disalahgunakan, dikhawatirkan terjadinya seks bebas pada remaja," jelas dia.
Dia juga mengatakan kegiatan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan industri kondom. Seharusnya, lanjutnya, kegiatan yang diselenggarakan edukasi reproduksi dan pendidikan seks bagi masyarakat bukan kampanye penggunaan kondom.
2. Ketua FPI DKI Jakarta, Habib Salim Alatas (Habib Selon)
Ketua FPI DKI Jakarta, Habib Salim Alatas alias Habib Selon, mengatakan FPI akan mengambil sikap tegas terhadap kegiatan pembagian kondom kepada palajar, mahasiswa dan masyarakat umum di 12 kota besar yang digagas Kemenkes, dalam memperingati HIV sedunia.
Menurut Habib Selon, pembagian kondom melangar norma-norma agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan tersebut juga dinilai tidak peka terhadap aspirasi umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia, serta mengabaikan local wisdom.
"Mereka tidak mengerti pencegahan virus HIV dengan benar. Selain itu, dengan kebijakan ini Menkes melegalkan perzinahan dan mendukung pelajar, mahasiswa, dan masyarakat melakukan seks bebas. Sekaligus, sedang berupaya meliberalkan budaya bangsa," paparnya.
Oleh karenanya, dia meminta Menkes menghentikan kegiatan ini dan mengganti dengan acara yang tidak melanggar norma agama dan kearifan lokal.
"Kami juga mengajak seluruh elemen bangsa terutama kaum muslimin melawan dengan cara men-sweeping siapa saja yang membagikan kondom," tegasnya.
"Jika tetap melaksanakan program ini, maka kami akan lawan untuk membersihkan kemasksiatan dari NKRI," pungkasnya.
3. Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid
Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, menilai, mencegah HIV tak harus lewat kondom. Hal ini justru, berdampak pada masyarakat yang tak mengenal seks menjadi melakukan seks bebas.
"Kalau mau, bukan kondominasi, tapi diobati orang yang berpenyakit HIV/AIDS, diberikan pelatihan menyehatkan diri. Bukan orang yang tidak kena HIV/AIDS diberikan, nanti malah mereka lakukan seks bebas itu kan bisa jadi awalannya. Sebenarnya kondom belum tentu bisa mencegah HIV/AIDS, ada cara lain," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12).
Dia pun menyayangkan jika hal ini dilakukan oleh Kemenkes. Bahkan ia menilai, kebijakan ini sangat tidak bijak.
"Kata kuncinya, sangat disesalkan Menkes menyederhanakan itu dengan menghadirkan kebijakan yang tidak bijak, yang dilaporkan ke kita yang bagikan kondom bukan yang ke komunitas terjangkit HIV/Aids," terang dia.
4. Mantan Ketua MK, Mahfud MD
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD setuju jika kesehatan setiap orang dijaga. Namun, dirinya tidak setuju bilamana penggunaan kondom harus dikampanyekan.
"Saya juga kurang setuju, oke kesehatan dijaga. Tapi kalau hal seperti itu kampanye, itu kan harusnya diam-diam saja. Nggak usah dikampanyekan," kata Mahfud kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan, kampanye kondom tidaklah etis jika secara terang-terangan.
"Ini kebijakan yang kurang bijak menurut saya," tegas Mahfud.
"Ya lakukan seperti itu, nggak usah rame. Orang juga tahu itu berbahaya," tutupnya.
5. Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa Amaliah
Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa Amaliah mengecam Pekan Kondom Nasional yang digagas Kementerian Kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran HIV-AIDS.
"Pilihan strategi kampanye pencegahan HIV-AIDS dengan cara tersebut kurang tepat," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut di Jakarta, Senin.
Penggunaan istilah Pekan Kondom Nasional saja sudah menjelaskan keinginan pemerintah untuk menyosialisasikan penggunaan kondom dalam hubungan seksual.
Kampanye penggunaan kondom dimaksudkan untuk mencegah merebaknya penyebaran HIV-AIDS dari mereka yang berperilaku seksual beresiko atau dari penderita HIV-AIDS.
Namun ketika strategi kampanye ini menggunakan bus yang berjalan di area publik bahkan masuk ke area publik umum, sangat disayangkan.
"Cobalah dikaji secara jernih oleh Kemenkes, pilihan gambar dari bus kampanye ini menempatkan perempuan dengan tampilan yang sensual. Tampilan ini bisa masuk ranah melecehkan perempuan," katanya.
Ditambah lagi dengan program membagi-bagikan kondom secara gratis, bahkan masuk ke lingkungan pendidikan atau kampus.
6. PBNU, Muhammad Sulton Fatoni
Nahdlatul Ulama mengkritik acara Pekan Kondom Nasional yang digelar Kementerian dan Kesehatan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) serta salah satu produsen kondom. Kritik itu datang karena dalam acara tersebut ada pembagian kondom gratis dari produsen kondom kepada masyarakat.
"Sosialisasi kondom dengan dalih menyelamatkan masyarakat dari HIV & AIDS, juga membenci rokok dengan dalih menjaga kesehatan masyarakat, itu terdengar indah, namun sesungguhnya manipulatif dan tendensius," kata Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Sulton Fatoni, Minggu (1/12).
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar umat Islam tidak ambil bagian dalam acara itu. Sulton mengakui memang kampanye tersebut terlihat positif tetapi tetap saja kontroversial.
"Kegiatan itu jelas bertentangan dengan ajaran agama," tegas Sulton.
0 komentar
Post a Comment